PRINSIP KETATANEGARAAN TERKAIT PENCATUTAN IDENTITAS PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN PEMILIK IDENTITAS - Novianti, Gerardina Yosephine; Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana (Kertha Desa; Vol 12 No 9 (2024), 2025)
Arah dari penyusunan studi ini adalah “dimana penulis mengkaji seperti apakah pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang menyalahgunakan Data Pribadi untuk menguntungkan Partai tersebut dalam Pemilian Umum, Metode studi yang digunakan yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif yang berfokus metode pengkajian hukum yang berdasarkan analisisnya pada suatu undang-undang yang sedang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokusnya, penghampiran yang dipakai untuk melaksanakan penelitian ini adalah penghampiran perundang-undangan dan analisis.” Hasil dari penelitian ini dimana dapat diketahui bahwa sistem Hukum pengamanan Data Pribadi secara umum sangatlah ketat Prosesnya di negara Indonesia, tetapi masih terdapat kelemahan dalam kekhususnya dalam Pemilu dimana Bawaslu sebagai badan Pengawas pemilu sekalipun mengatakan bahwa Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Partai Politik Masih marak terjadi bahkan hingga tahun-tahun politik berikutnya, oleh karena itu Bawaslu harus kemudian lebih teliti dan lebih siap lagi dalam melakukan verifikasi berkas pemilu nanti. The direction of preparing this study is to examine what criminal liability is like for political parties who misuse personal data to benefit the party in the general elections. The study method used is the normative legal research method, which focuses on legal study methods based on the analysis of a law. currently in force and relevant to the legal problem that is the focus, the approach used to carry out this research is a legislative and analytical approach. The results of this research show that the legal system for securing personal data in general is very strict in Indonesia, but there are still weaknesses, specifically in elections, where Bawaslu, as the election supervisory body, even states that misuse of personal data by political parties is still widespread, even in the following political years. Therefore, Bawaslu must be more careful and better prepared to verify election files later.