EXTRAJUDICIAL KILLING: PELANGGARAN HAK UNTUK HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA - Firdaus, Dimas Miftahul; Dananjaya, Nyoman Satyayudha (Kertha Desa, 2024)
Tujuan dari studi ini untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan extrajudicial killing yang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu yang kerap terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya terhadap pelaku serta korban dari tindakan extrajudicial killing. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan penggunaan kekuatan bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan aparat kepolisian tidak memiliki parameter terlebih dahulu dalam penggunaan kekuatan. Permasalahan tersebut berdampak pada timbulnya perampasan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup untuk para korban yang dalam hal ini merupakan tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana. The purpose of this study is to examine further related to extrajudicial killing, which is murder committed by state apparatus without any prior judicial process that often happens in Indonesia, as well as to find out how the responsibility of the state, which has the obligation to protect and respect human rights for each of its citizens towards the perpetrators and victims of extrajudicial killing. This study uses normative research methods with legislative and comparative approaches. The results of this study shows that there is still a legal vacuum related to the use of force for police officers in carrying out their duties to maintain security and public order in the community, which results in police officers not having prior parameters in the use of force. These problems affect the deprivation of human rights, namely the right to life for victims who are suspects/perpetrators of criminal acts.