LEGALITAS PRAKTIK TUKANG GIGI PASCA PUTUSAN MK No. 40/PUU-X/2012 - Maharani, Anak Agung Ayu Putri Bintang; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna (Kertha Desa, 2024)
Tujuan penelitian ini adalah untuk bahan bacaan yang dimana nantinya penulis harapkan dapat mempermudah dalam memahami konflik norma yang terjadi, menjadi tambahan wawasan dan tujuan pembelajaran lainnya. Adapun tujuan khusus dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengkaji efektivitas Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 dan perizinan praktik tukang gigi pasca keputusan tersebut diberlakukan. Artikel ini disusun dengan menggunakan Jenis penelitian jurnal ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait legalitas praktik dokter gigi. Penulis mengumpulkan bahan sekunder melalui internet berupa buku elektronik atau e-book, situs terpercaya, terbitan berkala, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jurnal ini bersifat deskriptif dalam ruang lingkup materi yang penulis bawakan. Hasil dari analisis ini, yaitu memperlihatkan bagaimana pentingnya peran Hukum serta kekuatan didalamnya untuk menyelesaikan konflik norma yang ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia didasari dengan kajian yuridis dan hukum yang berkaitan. Keberadaan tukang gigi mendapat sorotan dimana jika berdasarkan UUD 1945 diperbolehkan keberadaannya namun berdasarkan UU Praktik Kedokteran keberadaan tukang gigi dianggap ilegal. Hal ini dapat ditelusuri kemudian dipelajari lebih lanjut sehingga menghasilkan Putusan MK No. 40/PUU-X/2012. Dengan adanya putusan, diharapkan keberadaan praktik tukang gigi tidak melebihi kewenangan yang dimiliki. The purpose of this research is to provide academic reading that the author hopes it will help the reader to understanding of the occurring norm conflict, serve as additional insight, and other learning objectives. The specific purpose of this journal writing is to examine the effectiveness of the Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012 and the licensing of dental technician practices after the decision was enacted. This article is compiled using a normative strategy with a literature study methodology. The author collects secondary materials through the internet in the form of e-books, trusted websites, periodicals, and legislation. Furthermore, the data analysis is descriptive in the scope of the material presented by the author. The results of this analysis show the importance of the role of Law and its power to resolve norm conflicts viewed from the perspective of the applicable law in Indonesia based on legal and jurisprudential studies. The existence of dental technicians is highlighted, where based on the 1945 Constitution their existence is allowed, but based on the Law on Medical Practice, the existence of dental technicians is considered illegal. This can be traced and studied further, resulting in the Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012. With this decision, it is expected that the existence of dental technician practices will not exceed their authority.