Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan - Pudyatmoko, Yohanes Sri; Aryadi, G. (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal); Vol 11 No 1 (2022), 2022)
The purpose of this study is to identify and analyze public services for convicts of corruption cases in Penitentiary Institutions. This study is intended to find the basis for applying the principle of correctional justice with a justice approach to the possibility of preferential treatment. This research is a normative legal research based on secondary data from Correctional Institutions in Special Region of Yogyakarta, especially Wirogunan Prison and Sleman Prison with the support of primary data. The results of the study indicate that public services have been implemented with reference to service standards in the two research objects. Special treatment is given based on considerations of justice by referring to affirmative action to certain prisoners but does not only lead to corruption convicts. In the preferential treatment of prisoners there is indeed discrimination, but it is positive discrimination according to justice which is justified. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik bagi narapidana kasus korupsi di   Lembaga Pemasyaraktan. Penelitian ini dimaksudkan menemukan landasan penerapan prinsip pemasyarakatan dengan pendekatan keadilan terhadap kemungkinan adanya perlakuan istimewa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Lapas Wirogunan dan Lapas Sleman dengan dukungan data primer. Hasil studi menunjukkan   bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan dengan mengacu standar pelayanan di kedua objek penelitian.  Perlakuan istinewa diberikan berdasarkan pertimbangan keadilan dengan mengacu pada affirmative action kepada narapidana tertentu akan tetapi tidak mengarah kepada narapidana kasus korupsi saja.  Dalam perlakuan istimewa terhadap narapidana tersebut memang terdapat diskriminasi, akan tetapi merupakan diskriminasi positif sesuai keadilan yang memang dibenarkan.