PENERAPAN HUKUM RESPONSIF MENJADIKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM - Hadi S, I Putu Gede Darmawan (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal); Vol 6 No 2 (2017)DO - 10.24843/JMHU.2017.v06.i02.p04, 2017)
Currently, the policy made by the government will always support the political interests of the government itself, regardless of the interests of the community. A good policy is a policy that can respond and meet the interests, aspirations and social needs of the community so that all aspects must work together. In addition, government policy is expected to prevent violations of the law, because efforts to prevent violations of the law is better than crack or Hank dropped punishment to the offender. By building a national integrity system in government institutions is very useful for the fight against corruption in various forms at various levels. Attorney as law enforcement also plays a role in combating corruption should respond actively so that the desires of society so that the level of corruption in Indonesia decreased can be realized. Criminal punishment to the perpetrators of corruption is a form of repressive law enforcement response, the law does not consider the interests of those who governed / regulated by these laws. This study uses the method of normative legal research, which aims to identify and understand more deeply about the role of the Prosecutor in preventing corruption as well as people's expectations and understanding of the policies applied to the Prosecutor to support the government in preventing corruption. Saat ini, kebijakan yang dibuat pemerintah akan selalu mendukung kepentingan politik pemerintah itu sendiri, terlepas dari kepentingan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat merespon dan memenuhi kepentingan, aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat sehingga segala aspek harus bekerja sama secara bersinergi. Selain itu, kebijakan pemerintah diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, karena upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum lebih baik dari pada menindak atau mejatuhkan hukuman bagi si pelanggar. Dengan membangun sistem integritas nasional pada lembaga-lembaga pemerintahan sangat berguna untuk upaya melawan korupsi dalam berbagai bentuk di berbagai tingkatan. Jaksa selaku penegak hukum yang juga berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah merespon secara aktif sehingga keinginan masyarakat supaya tingkat korupsi di Indonesia menurun dapat terwujud. Penjatuhan pidana kepada pelaku-pelaku korupsi merupakan salah satu bentuk respon penegakan hukum secara represif, yaitu hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah/diatur oleh hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang peran Kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi sebagaimana harapan masyarakat dan memahami tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kejaksaan untuk mendukung pemerintah dalam mencegah korupsi.