Perlindungan Whistleblower sebagai Pilar Penegakan Hukum Anti-Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Filipina, dan Australia - Alhakim, Abdurrakhman; Tan, David (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal); Vol 14 No 2 (2025), 2025)
Legal protection for whistleblowers constitutes a crucial element in efforts to combat corruption. This study aims to analyze the effectiveness of the legal frameworks in Indonesia, the Philippines, and Australia in providing protection for whistleblowers. A normative legal research method and a comparative approach were employed. The study examined key regulations and complementary legal instruments in each country. The findings reveal that Australia has the most comprehensive and structured legal framework for whistleblower protection. Indonesia possesses an adequate normative foundation but lacks a consistent and integrated system. The Philippines, meanwhile, does not yet have explicit legal provisions safeguarding whistleblowers. These findings highlight that all three countries continue to face various challenges in ensuring adequate legal protection. The study recommends strengthening regulatory systems and enhancing institutional support to ensure that the courage of whistleblowers does not lead to vulnerability, but rather becomes an integral part of the social control mechanism in law enforcement. Perlindungan hukum terhadap whistleblower menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum di Indonesia, Filipina, dan Australia dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif. Kajian dilakukan terhadap regulasi utama dan perangkat hukum pelengkap yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki sistem perlindungan paling menyeluruh dan terstruktur dalam peraturan perundang-undangannya. Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup, tetapi belum membentuk sistem yang konsisten dan terintegrasi. Filipina belum memiliki pengaturan hukum yang secara eksplisit melindungi whistleblower. Temuan ini menegaskan bahwa ketiga negara masih menghadapi berbagai hambatan dalam memastikan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem regulasi dan dukungan kelembagaan yang lebih responsif, agar keberanian pelapor tidak berujung pada kerentanan, melainkan menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol sosial dalam penegakan hukum.