The Kebijakan Formulasi Dana Alokasi Umum: Insentif Atau Disinsentif Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah - Haribowo, Kun; Wihastuti, Latri (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 2022)
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan meningkatkan economic welfare bagi masyarakat di daerah karena dapat lebih mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik sesuai preferensi masyarakat. Konsekuensi dari adanya desentralisasi, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Jumlah dana transfer  ke pemerintah daerah berkisar tiga puluh persen dari total belanja APBN, di luar dana belanja pusat yang dialokasikan ke daerah. Besarnya dana ke daerah tersebut membuat pemerintah pusat mengharapkan ketergantungan fiskal  pemerintah daerah dapat dikurangi. Kenyataannya, sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001 hingga 20 tahun kemudian, kemandirian daerah tidak pernah tercapai. Dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkisar 36,8 persen di pulau Jawa hingga hanya 6.1 persen di Maluku dan Papua dari total pendapatan APBD, sisanya masih mengharapkan dana transfer dari pusat.  Diduga kemandirian daerah terkait erat dengan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dimana PAD merupakan komponen pengurang DAU dalam formulasi tersebut. Artinya semakin besar PAD akan semakin kecil DAU yang diterima oleh daerah. Terlihat dari formulasi ini bahwa pemerintah pusat mempunyai kebijakan yang ambigu. Di satu sisi mem-punish pemerintah daerah yang effort PAD-nya tinggi dengan memberikan DAU yang lebih kecil, namun di sisi lain mengharapkan ketergantungan fiskal daerah tidak terlalu besar melalui peningkatan PAD. Ketika ada pandangan bahwa effort koleksi pajak daerah bukan faktor  yang penting bagi daerah, maka daerah akan lebih memilih menerima DAU yang lebih tinggi daripada meningkatkan effort koleksi pajaknya namun DAU dikurangi. Penelitian ini akan mencoba akan menguji data pada variabel yang terkait dengan DAU apakah konsisten dengan formulasinya. Melalui analisis Weight Least Square (WLS) yang lebih cocok untuk data heteroskesdasitas yang mungkin muncul dari keberagaman data antardaerah, penelitian ini akan melihat apakah formulasi DAU menjadi  insentif atau disinsentif bagi kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki hubungan negatif dengan DAU. Artinya formula DAU justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk meningkatkan PADnya.   Kebijakan untuk meninjau atau bahkan mereformulasi perhitungan DAU yang sesuai dengan prinsip kemandirian fiskal daerah perlu segera dilakukan. Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal, Effort Pajak Daerah,  Kemandirian Daerah,  Pendapatan Asli Daerah (PAD)