ANALISIS PENGARUH KOMPONEN IPM DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI PERIODE 2010-2019 - Pradnyawati, I Gusti Agung Ayu; Sri Budhi, Made Kembar (E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana; Vol 10 No 9 (2021): VOL 10 NO 9, SEPTEMBER 2021 [3528 - 3965], 2021)
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan dianggap masalah sosial yang sangat sulit untuk diatasi khususnya di negara-negara berkembang. Maka dari itu, setiap negara fokus untuk menanggulangi kemiskinan, termasuk Indonesia. Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan kesempatan kerja secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Jumlah observasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 observasi yang terdiri dari 10 cross section yaitu 1 provinsi dan 9 kabupaten/kota serta time series selama 10 tahun pada periode 2010-2019. Penelitian ini diuji menggunakan data panel metode Estimated Generalied Least Square (EGLS), yang meliputi uji F dan uji t, serta uji ketepatan model dengan menggunakan program Eviews. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan kesempatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil analisis dengan uji parsial diperoleh bahwa rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil perolehan signifikan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,806098 atau 80,61%. Hal ini berarti bahwa 80,61 persen dari kemiskinan di Provinsi dipengaruhi oleh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan kesempatan kerja dan sisanya 19,39 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Penulis menyarankan perlu adanya peran pemerintah terkait kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bali serta peningkatan fasilitas terkait sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan sehingga pembangunan manusia yang optimal akan meningkatkan produktivitas masyarakatnya dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.