DETERMINAN DISHARMONI KUA-PPAS TERHADAP APBD DI KABUPATEN TABANAN - Widia Asri, I Gusti Ayu; Bendesa, IKG; Saskara, Ida Ayu Nyoman (E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana; VOLUME.05.NO.04.TAHUN 2016, 2016)
APBD merupakan salah satu instrumen utama pembangunan daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta menyediakan pelayanan dasar yang memadai bagi masyarakat. Strategi penganggaran dalam APBD tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan akuntabel. Proses penyusunan Rancangan APBD pada umumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggran Sementara). Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-veriabel penyebab disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan serta menganalisis variabel yang paling dominan penyebab disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD. Variat KUA-PPAS yang terdiri dari variabel kompetensi SDM , dana perimbangan/ transfer, dan transparansi publik, sedangkan variat APBD yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, dan politik anggaran melalui Analisis korelasi canonical. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Populasi yang digunakan adalah pengelola keuangan di masing-masing SKPD, dimana jumlah SKPD yang ada sebanyak 40 SKPD dengan penentuan sampel dengan purposive sampling masing-masing 3 responden pada setiap SKPD sehingga total sampel sebanyak 120 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa, untuk variat KUA-PPAS, korelasi yang paling tinggi adalah variabel transparansi publik karena transparansi publik dapat mengakomodasi partisipatif masyarakat terkait anggaran dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan dalam pengambilan keputusan. Variabel lain yang mempunyai korelasi tinggi dengan variat KUA-PPAS adalah Kompetensi SDM yang merupakan pelaku dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Untuk variat APBD, variabel yang korelasinya tertinggi adalah perencanaan anggaran karena perencanaan anggaran merupakan instrument terpenting bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas – prioritas program pembangunan yang didukung oleh data-data yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Keywords: Perencanaan anggaran, politik anggaran, dana perimbangan, SDM, transfaransi publik, APBD dan KUA-PPAS.