KONDISI PASAR KERJA DI PROVINSI BALI: IMPLEMENTASI UU WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN - Marhaeni, A.A. I. N.; Sudibia, I Ketut; Murjana Yasa, I G W; Yuliarmi, Ni Nyoman; Martini Dewi, Ni Nutu (Buletin Studi Ekonomi, 2017)
Tujuan dari penelitian ini adalah 1).  Untuk menganalisis kondisi pelaporan perusahaan tentang kesempatan kerja yang ada sesuai dengan UU RI No 7 tahun 1981, baik yang sudah terisi maupun yang belum terisi di setiap perusahaan yang ada di Provinsi Bali 2).  Untuk menganalisis tingkat perkembangan data pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja yang melaporkan dirinya sedang mencari kerja di Provinsi Bali 3).  Untuk mengkaji tingkat perkembangan pencari kerja yang dapat ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai perantara di pasar kerja di Provinsi Bali                 Penelitian ini akan dilakukan di seluruh dinas tenaga kerja yang ada di Provinsi Bali (9 di kabupaten/kota). Selain itu juga akan diteliti perusahaan sebanyak 100 perusahaan dan 100 pekerja/pencari kerja di seluruh kabupaten/kota. Objek penelitiannya antara lain, implementasi dan pengetahuan tentang  UU tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, jumlah karyawan, kepemilikan ijin usaha.  Data yang digunakan ada 2 yaitu data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber primer/data primer dan sumber sekunder/data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling data yang digunakan ada 3 yaitu observasi, wawancara/interview, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik  deskriptif dan statistic inferensial. Hasil penelitian menunjukkan:1) Tidak seluruh responden perusahaan yang ada melaporkan kondisi ketenagakerjaan mereka ke Disnaker secara berkala; 2) tingkat perkembangan pencari kerja menurut kabupaten/kota dilihat dari jumlah pencari kartu kuning kondisinya berfluktuasi, dan secara umum ada kecenderungan mengalami kenaikan sampai data pada tahun terakhir; 3) pencari kerja yang dapat disalurkan oleh Disnaker dilakukan melalui kegiatan job fair; Beberapa saran yang dapat diajukan antara lain kegiatan monitoring ini dapat dilakukan secara lebih intensif maupun secara ekstensif ke perusahaan-perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk melapor. Selain itu Disnaker dapat mewajibkan perusahaan yang akan mencari tenaga kerja baru untuk mensyaratkan kartu kuning dalam lamaran pencari kerja. Program mendesiminasi informasi melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)  tentang wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif terhadap perusahaan-perusahaan yang lebih muda tahun berdirinya, sehingga KAP ( Knowledge, Attitude, dan Practice ) mereka akan dapat ditingkatkan. Disnaker dapat bekerja sama dengan lembaga atau badan pemberi ijin usaha untuk mendesimani UU wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.