Hak Ingkar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kewajiban Menjadi Saksi Pada Proses Penyidikan Ataupun Peradilan - Brahmanta, I Made Satria; Yusa, I Gede (Acta Comitas; Vol 7 No 02 (2022)DO - 10.24843/AC.2022.v07.i02.p12, 2022)
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak ingkar PPAT dan dampak hukum PPAT jika membongkar rahasia. Selanjutnya untuk dapat mengetahui kedudukan hak ingkar PPAT dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah dalam tahapan penyidikan, PPAT dapat melaksanakan salah satu dari dari dua kewajiban tersebut (hak pilih dalam menjalankan salah satu kewajiban). Pada proses di pengadilan, PPAT boleh menggunakan hak ingkar setelah alasan yang disampaikan disahkan oleh hakim, namun dalam kasus-kasus tertentu PPAT tidak bisa menggunakan hak ingkar atau menjalankan kewajiban menyimpan rahasia. Penerapan sanksi hukum bagi seorang PPAT yang dengan sengaja membuka rahasia para pihak terhadap akta pendaftaran tanah yang dibuat olehnya, maka Bentuk tanggungjawab hukum akibat kelalaian, kesengajaan atau kekhilafan seorang PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan penyusunan suatu akta yang tidak mematuhi dan mengikuti ketentuan formil dan materiil, maka PPAT akan diberikan penghukuman berupa sanksi dimana PPAT akan diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat yang diberikan dari perwakilan instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Indonesia. Kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan, penjatuhan hukuman pada permasalahan perdata, sanksi hukum yang dapat dijatuhi pihak yang terbukti bersalah adalah adanya keharusan untuk memenuhi suatu prestasi yang besarnya sesuai dengan kerugian pihak yang dirugikan, namun dalam permasalahan pidana, hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan, yaitu berupa kurungan atau penjara.