Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja - Lubbena, Farhad; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi (Acta Comitas, 2022)
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji mengenai kepastian hukum yang dimiliki oleh Perseroan Perseorangan yang dimana dalam pendiriannya tidak menggunakan akta notariil. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif. Pendekatan Undang-Undang dan analisis konsep hukum merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik deskripsi merupakan metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada peraturan Undang-Undang terkait dengan konflik norma. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pendirian suatu perseroan terbatas terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses pembentukan suatu PT pada umumnya harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Berbeda dengan proses pendirian Perseroan Perseorangan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang proses pendiriannya dilakukan dengan melengkapi surat pernyataan pendirian yang tidak harus dituliskan dalam wujud akta notariil. Fungsi akta notariil pada pendirian suatu PT ialah untuk melindungi pihak ketiga atau masyarakat terhadap penyalahgunaan pendirian PT dan memberikan suatu perlindungan kepentingan PT lainnya.