Pemberlakuan Asli Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik - Kharisma, Bella; Resen, Made Gde Subha Karma (Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan; Vol 6 No 02 (2021), 2021)
Abstract The research objective is to study and analyze the HT-el registration mechanism and the enforcement of the authentic second sheet of APHT that was registered electronically in terms of Constitution 4/1996. The research method used is normative legal research, with an statutes approach, analytical approach and conseptual approach. The results showed that before the enactment of Ministerial Regulation ATR/KBPN 5/2020, registration of mortgage rights was carried out manually by visiting the Land Office according to the provisions in Article 13 and Article 14 Constitution 4/1996 but after the enactment of Ministerial Regulation  ATR / KBPN 5/2020 registration of rights Dependency is carried out using an electronic system; and the original storage of the second sheet of APHT cannot be enforced because the Mortgage Rights Law is still valid and does not give delegation authority to Ministerial Regulation ATR / KBPN 7/2019 to enforce the original storage of the second sheet of APHT at the PPAT Office as a document.   Abstrak Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pendaftaran HT-el dan pemberlakuan terhadap asli lembar kedua APHT yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari UU 4/1996. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Analisis dan pendekatan Konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara manual dengan mendatangi Kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 4/1996 namun setelah berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan dengan sistem elektronik; dan penyimpanan asli lembar kedua APHT belum dapat diberlakukan karena UU 4/1996 masih berlaku dan tidak memberikan kewenangan delegasi pada Permen ATR/KBPN  7/2019  untuk memberlakukan penyimpanan asli lembar kedua APHT sebagai warkah di Kantor PPAT.