Konsekuensi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Campur Terhadap Kepemilikan Tanah: Dinamika Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Benda - Sary, Ni Kadek Anindya Anggita; Putra, I Made Walesa (Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan; Vol 10 No 01 (2025)DO - 10.24843/AC.2025.v10.i01.p7, 2025)
Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan kajian analisis terhadap akibat hukum perkawinan campur terhadap kewarganegaaraan dan hak milik atas tanah, dalam kaitannya juga terhadap perjanjian kawin pasca perkawinan campur tersebut dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berusaha untuk membahas mengenai permasalahan hukum terkait peristiwa perkawinan campur terhadap kewarganegaraan dan hukum benda secara khusus kepemilikan tanah di Indonesia. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai adanya pertentangan hukum dalam pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia pada konstitusi di Indonesia dengan pengaturan undang-undang terkait kewarganegaraan dan undang-undang pokok agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan Campuran memiliki dampak pada kewarganegaraan dan kebendaan WNI, yang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan mengalami pencampuran harta bersama dengan pasangan WNA. Kemudian, perjanjian perkawinan berlaku apabila tidak bertentangan dengan undang- undang, dibuat dalam bentuk akta notariil serta dapat dibuat kapanpun selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Apabila jual beli dilakukan setelah jual beli atas tanah terjadi, maka pasangan WNI dan WNA wajib membuat perjanjian perkawinan pisah harta agar pasangan WNI dapat menikmati perolehan hak milik. Perjanjian ini hanya berlaku apabila perolehan tersebut tidak lewat satu tahun. Fungsi penyuluhan hukum notaris diperlukan dalam hal ini.