Peranan Notaris dalam Program Pemerataan Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja - as, fariz; Santika, Ida Bagus Agung Putra; Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu (Acta Comitas, 2024)
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui konstruksi norma pada UU Cipta Kerja dalam asas pemerataan. Terutama dalam hal pemilikan saham, yang selama ini dikuasai oleh orang asing maupun masyarakat kalangan atas. Pemerintah memberi perhatian lebih kepada Usaha Mikro Kecil demi memeratakan investasi dan terciptanya iklim investasi yang mensejahterakan masyarakat secara merata. Sehingga perlu pengaturan Pemilikan Saham dalam UU Cipta Kerja agar proses pemerataan terlaksana. Sebelum itu agar tercapainya pelaksanaan pemerataan investasi yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja, Notaris sebagai pejabat publik memiliki berperan dalam program pemerataan investasi UU Cipta Kerja. Metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji objek kajian ini adalah norma hukum UU Cipta Kerja terhadap dalam pemilikan saham. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Konsep ideal UU Cipta Kerja adalah memberikan pengaturan kriteria yang diutamakan dalam pemilikan saham kepada masyarakat dengan kriteria diantaranya Pelaku UMK, dan atau Terdapat di wilayah zona eksploitasi sumberdaya alam, dan atau masyarakat memiliki potensi sebagai investor yang minim dana. Hal ini agar selaras dengan asas UU Cipta Kerja dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan dalam pencapaian program pemerataan investasi UU Cipta kerja, yakni peranan membuat akta, memberikan penyuluhan hukum dan atau melakukan penemuan hukum yang dikonkritkan dalam akta.